Jakarta, (Mitra7.com) — Komisi IX DPR RI menyetujui pagu anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp240,2 triliun. Sebagian besar anggaran tersebut akan digunakan untuk menjalankan program pemenuhan gizi nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
Persetujuan itu menjadi salah satu kesimpulan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama Kepala BGN dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada Kamis (17/9/2026).
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini membacakan kesimpulan rapat sekaligus menyebut besaran pagu yang disetujui, yakni sekitar Rp240,201 triliun.
Angka tersebut sebelumnya telah dibahas dalam rangkaian pembahasan anggaran BGN. Data BGN menunjukkan pagu 2027 mengalami penyesuaian dari pagu indikatif sebelumnya sebesar Rp270,2 triliun.
Rp232,88 Triliun untuk Pemenuhan Gizi
Dari total anggaran Rp240,2 triliun, sekitar Rp232,88 triliun atau 96,95 persen dialokasikan untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional.
Sementara itu, Rp7,33 triliun atau 3,05 persen dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen.
Dari anggaran pemenuhan gizi tersebut, sekitar Rp232,50 triliun diperuntukkan bagi pelaksanaan program MBG. Dengan demikian, porsi terbesar anggaran BGN 2027 memang diarahkan langsung untuk penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat sasaran.
Kepala BGN Sudaryono sebelumnya menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk menjangkau 72.464.886 penerima manfaat pada 2027.
Target itu terdiri atas sekitar 60,6 juta peserta didik serta 11,86 juta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Anggaran Turun Rp30 Triliun
Dibandingkan pagu indikatif sebelumnya yang mencapai Rp270,2 triliun, alokasi BGN 2027 mengalami penurunan sekitar Rp30 triliun.
Efisiensi tersebut terutama terjadi pada komponen bantuan pemerintah untuk pelaksanaan MBG. BGN sebelumnya menyebut terdapat penyesuaian dari angka awal sekitar Rp265,5 triliun menjadi sekitar Rp232,5 triliun untuk komponen tersebut.
Pembahasan efisiensi anggaran juga sebelumnya menjadi perhatian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Saat masih menjabat, Purbaya menyatakan terdapat peluang untuk menekan kebutuhan anggaran MBG 2027 hingga di bawah Rp200 triliun melalui efisiensi dan pemanfaatan teknologi.
Pernyataan tersebut disampaikan sebelum Purbaya digantikan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan pada 14 September 2026.
Deputi Penyediaan dan Penyaluran Dapat Porsi Terbesar
Jika dilihat berdasarkan unit kerja, alokasi terbesar berada pada Deputi Penyediaan dan Penyaluran dengan anggaran sekitar Rp232,56 triliun.
Unit tersebut bertanggung jawab terhadap penyediaan dan distribusi MBG di berbagai wilayah Indonesia.
Sementara Sekretariat Utama memperoleh sekitar Rp7,26 triliun. Adapun unit kerja lainnya mendapatkan alokasi jauh lebih kecil, antara lain Inspektorat Utama, Deputi Sistem dan Tata Kelola, Deputi Promosi dan Kerja Sama, Deputi Pemantauan dan Pengawasan, Pusat Data dan Informasi, serta Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi.
Setelah Disetujui DPR
Dengan disetujuinya pagu tersebut, anggaran BGN 2027 akan menjadi salah satu pos penting dalam pembiayaan program pemenuhan gizi nasional.
Besarnya alokasi juga membuat pelaksanaan MBG menjadi perhatian, terutama terkait efektivitas penggunaan anggaran, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta tata kelola distribusi makanan di lapangan.
Di sisi lain, BGN menyatakan efisiensi tetap menjadi bagian dari pengelolaan anggaran. Sudaryono sebelumnya mengatakan pihaknya tidak ingin menggunakan anggaran secara berlebihan dan akan menghindari pengadaan yang tidak diperlukan.
Dengan pagu Rp240,2 triliun, pemerintah kini memiliki kerangka anggaran yang telah disepakati bersama DPR untuk menjalankan program BGN pada 2027, dengan sebagian besar dana diarahkan pada pemenuhan gizi masyarakat melalui program MBG.(*)
