Jakarta (Mitra7.com). Aliansi PKTA menentang langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dengan mengirim siswa-siswa bermasalah untuk dididik di barak militer (TNI). Namun Menteri HAM RI, Natalius Pigai menyatakan tidak menyalahi standar HAM. Menurut dia, kebijakan tersebut merupakan bagian dari pendidikan pembentukan karakter.
Natalius Pigai menyebutkan, “Apa yang dilakukan pemda Jabar tersebut bukan merupakan corporal punishment. Maka tentu tidak menyalahi standar HAM,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada senin, (5/5//2025).
Menurutnya, corporal punishment merupakan suatu bentuk kekerasan fisik yang menyebabkan rasa sakit pada anak sebagai bentuk hukuman dan lagi kebijakan untuk mengirim anak-anak yang bermasalah atau nakal ke barak militer tidaklah tergolong corporal punishment tersebut.
Kemudian lanjutnya, “Sepanjang pendidikan yang menyangkut pembinaan mental karakter dan nilai maka sesuai dengan prinsip dan standar HAM,” ujarnya.
Sementara terkait rencana Dedi Mulyadi mengenai pendidikan karakter ala militer bagi siswa yang dinilai bermasalah akan mulai direalisasikan sejak Kamis, 1 Mei 2025. Sedangkan dua wilayah pertama yang akan menjalankan program pembinaan karakter semi militer yang melibatkan TNI itu adalah Purwakarta dan Bandung.
Terhitung sejak dimulainya kebijakan itu, sudah 69 pelajar yang sudah dikirim dan menjalankan pendidikan di barak militer. Sedangkan menurut Dedi Mulyadi, kriteria anak yang disertakan dalam pendidikan semi militer tersebut dimulai dari jenjang sekolah menengah pertama.
Namun kebijakan gubernur Jawa Barat ini ditentang oleh Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Aliansi PKTA). Dimana aliansi PKTA ini meminta kepada presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi itu. Selain itu mereka juga meminta agar Prabowo menginstruksikan jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk mengambil langkah ramah anak dalam mengatasi permasalahan siswa yang berperilaku menyimpang.
Aliansi anti kekerasan terhadap anak ini beranggapan bahwa pendidikan disiplin ala militer bukan untuk anak. Kebijakan itu justru dinilai berbalik arah dari kepentingan semula yang ingin mengedepankan kepentingan anak.
Menurut aliansi ini, praktik pengiriman siswa bermasalah ke barak TNI untuk pendisplinan semacam ini tidak hanya melanggar hak-hak anak, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam hukum nasional dan internasional.(H.A)
