Padang,(Mitra7.com) – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi menetapkan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Basah selama 60 hari, mulai 16 November 2026 hingga 18 Januari 2027. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi menghadapi meningkatnya potensi bencana alam seiring puncak musim hujan yang diperkirakan terjadi pada November hingga Desember 2026.
Penetapan status tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 360-693-2026 yang ditandatangani Gubernur Mahyeldi pada 17 November 2026.
Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman bencana, mulai dari banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang hingga cuaca ekstrem yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Barat.
Kewaspadaan juga ditingkatkan menyusul pemantauan bibit siklon tropis 92B dan 96S yang menjadi salah satu perhatian dalam perkembangan kondisi cuaca.
Sebagai tindak lanjut penetapan status tersebut, Pemprov Sumbar mengaktifkan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana. Pusat kendali operasi ditempatkan di Gedung Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Provinsi Sumatera Barat.
Pengaktifan sistem komando ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan kesiapan penanganan apabila terjadi bencana selama masa siaga darurat berlangsung.
BMKG Ingatkan 13 Daerah Waspada Bencana
Di sisi lain, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan sejumlah daerah di Sumatera Barat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi.
Berdasarkan informasi peringatan yang disampaikan, terdapat 13 daerah yang masuk kategori siaga tinggi, yakni Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Pesisir Selatan, Sijunjung, Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Solok, Dharmasraya, Solok Selatan, dan Lima Puluh Kota.
Potensi hujan dengan intensitas tinggi perlu diantisipasi karena dapat memicu genangan, luapan sungai, banjir bandang hingga longsor, terutama di kawasan rawan bencana.
Masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai, daerah perbukitan, lereng, serta wilayah yang memiliki riwayat banjir dan longsor diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan kondisi cuaca.
Kesiapsiagaan Ditingkatkan Selama Dua Bulan
Dengan diberlakukannya status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Basah, kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana ditingkatkan selama periode yang telah ditetapkan.
Koordinasi melalui Pusdalops BPBD menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung pemantauan situasi dan penanganan darurat di lapangan.
Masyarakat juga diharapkan tidak mengabaikan peringatan dini cuaca, memantau informasi resmi BMKG dan BPBD, serta segera menghindari lokasi berisiko apabila kondisi alam menunjukkan tanda-tanda bahaya.
Penetapan status siaga darurat ini menjadi langkah antisipatif menghadapi potensi meningkatnya kejadian bencana selama puncak musim hujan di Sumatera Barat.
Kewaspadaan bersama antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat membantu meminimalkan risiko serta dampak bencana, khususnya terhadap keselamatan jiwa dan kerugian material.(*)


