Padang, (Mitra7.com) – Anggota DPR RI asal Sumatera Barat dari Partai Gerindra, Andre Rosiade, menanggapi kritik yang disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas (BEM KM Unand) terhadap Presiden RI, Prabowo Subianto. Kritik tersebut menuai perhatian setelah menggunakan istilah “pakak” yang dianggap tidak pantas dalam menyebut kepala negara.
Dalam sebuah acara yang videonya beredar di media sosial, Andre menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang sah dalam demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar penyampaian kritik tetap memperhatikan etika.
“Kita silakan mengkritik secara objektif, tapi gunakan adab,” ujarnya.
Andre juga menyinggung pentingnya melihat persoalan secara menyeluruh. Ia mengibaratkan kritik yang disampaikan jangan sampai hanya menyoroti hal kecil, namun mengabaikan persoalan yang lebih dekat dan nyata.
Selain itu, ia menyarankan agar mahasiswa tidak hanya fokus mengkritik pemerintah pusat, tetapi juga memperhatikan kinerja pemerintah daerah di Sumatera Barat.
Sebelumnya, BEM KM Universitas Andalas menyampaikan kritik melalui akun Instagram resmi mereka dengan menyebut istilah “Presiden Pakak!” dalam menanggapi kebijakan pemerintah. Dalam unggahan tersebut, mereka menilai narasi keberhasilan yang disampaikan pemerintah tidak sejalan dengan kondisi di lapangan yang dinilai masih penuh ketimpangan.
BEM KM Unand juga menyoroti bahwa penggunaan data dan angka kerap dijadikan pembenaran, sementara dampak nyata terhadap masyarakat dinilai belum optimal. Mereka menilai situasi ini tidak hanya menyangkut kebijakan, tetapi juga arah demokrasi ke depan.
Menanggapi polemik tersebut, BEM KM Unand mengundang Andre Rosiade untuk berdiskusi secara terbuka. Undangan itu disambut positif oleh Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat tersebut.
Andre menyatakan kesiapannya untuk hadir dalam forum diskusi yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 9 April 2026, pukul 10.30 WIB di Sekretariat UBEM Unand, Limau Manis, Kota Padang.
Pertemuan ini diharapkan menjadi ruang dialog antara mahasiswa dan perwakilan legislatif guna membahas kritik serta mencari titik temu dalam menyikapi berbagai kebijakan publik.(*)
