Bogor, Mitra7.com – Para sopir angkot puncak yang telah diinstruksikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi agar tidak beroperasi selama satu minggu pasca lebaran 2025 dengan memberikan uang kompensasi Rp. 1,5 juta kepada setiap sopir angkot. Dengan rincian Rp. 1 juta uang tunai dan Rp.500 ribu berupa sembako.
Hal ini dimaksudkan agar dapat mengurangi kemacetan di Puncak Bogor. Namun kenyataannya sopir angkot tidak menerima uang senilai yang dijanjikan Dedi Mulyadi yang lebih akrab disapa KDM, mereka hanya menerima Rp.800 ribu. Mereka mengatakan uangnya dipotong oleh oknum dengan dalih uang sukarela.
Sementara kebijakan itu pun diakui Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyu Anggoro, cukup efektif. Tak sekadar instruksi, KDM juga memberi kompensasi bagi sopir angkot Puncak Bogor sebesar Rp 1,5 juta. Ia mengatakan, kebijakan tersebut memang berdampak pada kondisi lalu lintas di Puncak Bogor.
Ria menyebutkan, “meski macet, namun antrean kendaraan tetap bergerak. Walau sudah menjadi instruksi Gubernur Jabar, namun masih ada sopir angkot yang membandel”, ujarnya.
Sopir Angkot kedapatan tetap beroperasional.
Rio mengatakan bahwa, “Ada dua sopir angkot, kita langsung lakukan tindakan bersama Dishub,” katanya saat ditelepon Dedi Mulyadi.
Bahkan Ia menegaskan pada sopir angkot akan mengadukan ke KDM bila tetap membandel.
“Kami tegaskan akan laporkan ke Pak Gubernur kalau tetap bandel,” katanya.
Sedangkan kompensasi dibagi menjadi Rp1 juta berbentuk uang dan Rp500 ribu dalam bentuk sembako. Namun terungkap jika sopir angkot Puncak Bogor tidak menerima semua uang kompensasi dari Dedi Mulyadi.
Berdasarkan hasil temuan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor, uang kompensasi untuk sopir angkot Puncak ternyata disunat Rp200 ribu. Menurut Kabid Lalin Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih mengatakan, ada laporan bahwa sopir hanya menerima uang Rp800 ribu saja.
“Intinya hanya berbentuk laporan, kita sudah tanya ke sopir bahwa itu pemotongan,” kata Dadang.
Menurutnya, uang kompensasi disalurkan lewat UPT Wilayah 1.
“Waktu pengambilan dikoordinasi UPT Provinsi Wilayah 1,” katanya.
Selanjutnya Dadang merinci sopir angkot yang mendapat kompensasi sebanyak tiga trayek. Mulai dari trayek Ciawi, Pasir Muncang, dan Cibedug.
Disebutkannya, “651 yang sudah tersalurkan. 17 sopir yang enggak datang.”
“Kami lagi evaluasi kenapa enggak datangnya,” ujar Dadang.
Sementara mengenai soal pemotongan uang kompensasi ini, Dishub Kabupaten Bogor akan melakukan penelusuran lebih lanjut.
Dadang menegaskan, “Tindak lanjuti entar kita harus sesuai. Kita koordinasi formulanya supaya secepatnya terselesaikan,” tegasnya.
Namun di sisi lain, meski tingkat macetnya berkurang, kebijakan Dedi ternyata merugikan pedagang. Beberapa pedagang mengaku sepi pembeli lantaran tak ada penumpang angkot yang mampir ke warungnya.
Menurut pengakuan seorang pedagang mengatakan, kondisi lalu lintas Puncak Bogor sekarang jauh lebih lancar dibanding sebelumnya.
“Jauh, lebih lancar sekarang. Kalau hari besar sudah tidak aneh untuk jalur ke Puncak one way. Peraturan one way ini sudah ada dari tahun 83, sudah mulai diberlakukan,” jelas pedagang tersebut.
Ia juga mengatakan, kondisi lalu lintas tahun ini lebih baik, sampai-sampai warungnya juga ikutan sepi.
“Mending tahun sekarang, ke warung aja sepi. Justru kalau macet kurang.”
“Kalau lancar banyak penumpang, banyak jalan, penumpang angkot otomatis ke warung dulu.”
“Sekarang orang kaya ke Alfa dulu, dampaknya bagi yang jualan berkurang,” katanya.
Menyikapi masalah ini Dedi mengatakan akan mengevaluasi situasi ini agar dapat diperbaiki di masa mendatang, sehingga ke depan tidak terjadi lagi kemacetan di jalur vital mudik dan wisatawan di Jabar.
“Untuk itu, mohon maaf atas kekurangan kami sebagai pimpinan masyarakat Jabar, seluruh wisatawan, dan para pemudik yang melewati jalur di Jabar.”, ujar Dedi.
“Mohon maaf, masih banyak kekurangan dan seluruh kekurangan itu merupakan kelemahan-kelemahan kami yang harus diperbaiki,” kata Dedi dalam unggahannya di Instagram, Jum’at (4/4/2025).
Bahkan Gubernur Jabar tersebut mengaku, telah berupaya maksimal untuk mengatasi kemacetan pada mudik dan libur Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, dalam rangka memberikan kenyamanan pada wisatawan yang datang berlibur ke sejumlah objek wisata di Jabar.
Namun meski demikian, ia mengaku upaya tersebut belum berjalan optimal, mengingat dirinya menjabat sebagai orang nomor satu di Jabar baru berjalan sekitar dua bulan.
“Kita akan cari solusi dan tidak bisa selesai tahun ini, kan Jabarnya (Gubernur) juga baru sekitar 43 hari (bekerja). Dikurangi kegiatan di Magelang retret 14 hari, dikurangi libur, paling efektifnya saya bekerja baru 20 hari,” kata Dedi.
Akan tetapi Dedi juga mengklaim bahwa kebijakan meliburkan angkot, becak, ojek, hingga delman di sejumlah daerah di Jabar telah berhasil mengurangi tingkat kemacetan, seperti di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, dan Cipanas, Kabupaten Cianjur.
Sementara itu diakuinya kemacetan yang masih terjadi di kawasan wisata lainnya seperti Ciwidey, Kabupaten Bandung, dan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, disebut karena tingginya volume kendaraan yang datang ke wilayah tersebut.
Disamping itu Dedi juga mengapresiasi kerja aparat kepolisian dalam mengawal kelancaran arus lalu lintas pada mudik dan libur Lebaran 2025.
Kemudian, Dedi mengapresiasi para sopir angkot, kusir delman, penarik becak, dan pengemudi ojek yang telah patuh untuk tidak beroperasi selama sebelum dan sesudah Lebaran.
Mengingat sebelumnya, mereka telah diberikan kompensasi berupa uang tunai senilai Rp3 juta yang dibagikan dalam dua tahap agar tetap di rumah selama periode tersebut.
Selanjutnya ungkap Dedi, “Saya ucapkan terima kasih pada ketaatan sopir angkot di jalur Puncak, jalur Cipanas yang sudah berani melaksanakan titah yang saya lakukan untuk tinggal di rumah atau bersama keluarga. Tidak narik, dan sudah relatif mengurangi beban kemarin, horor yang biasa terjadi di Puncak,” pungkas gubernur Jabar tersebut.(red)
