Riyadh. – Kerajaan Arab Saudi telah menyatakan status “Persona Non Grata” terhadap Atase Militer Iran, Asisten Atase dan tiga staf Kedutaan Besar Iran lainnya dan untuk selanjutnya Arab Saudi memberikan tenggang waktu 24 bagi mereka untuk meninggalkan negara tersebut.
Pernyataan tersebut akibat serangan berulang Iran ke wilayah Arab Saudi yang dinilainya telah melanggar kedaulatan dan hubungan bertetangga diantara kedua negara tersebut.
Sementara itu Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dalam pernyataan yang dirilisnya Sabtu malam, mengatakan bahwa pihaknya mengecam serangan Iran terhadap negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC).
Arab Saudi mengkaim bahwa serangan Iran yang mentargetkan negaranya merupakan suatu “pelanggaran mencolok terhadap semua konvensi internasional yang relevan, prinsip bertetangga yang baik serta penghormatan terhadap kedaulatan negara”
Selain itu serangan tersebut juga melanggar “Perjanjian Beijing, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2817, dan bertentangan dengan semangat persaudaraan Islam serta nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama Islam yang sering diklaim oleh pihak Iran, menegaskan bahwa semua itu hanyalah kata-kata yang tidak tercermin dalam tindakan,” bunyi pernyataan tersebut.
Selanjutnya menurut Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, serangan itu akan berdampak “mendalam” terhadap hubungan bilateral, baik untuk saat ini maupun di masa depan, seraya menegaskan tekad Kerajaan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna melindungi kedaulatan dan keamanannya.
Adapun langkah ini menjadikan Arab Saudi sebagai negara kedua yang mengambil tindakan serupa sejak perang dimulai pada 28 Februari.
Sebelumnya pada awal pekan ini, Qatar telah mengusir atase militer dan keamanan Iran setelah serangan rudal Iran menyebabkan kerusakan besar pada fasilitas gas alam cair (LNG) Ras Laffan.
Seperti diketahui, ketegangan di kawasan meningkat sejak serangan AS dan Israel terhadap Iran dimulai pada 28 Februari, dengan Teheran membalas melalui serangan berulang menggunakan drone dan rudal yang mentargetkan Israel serta negara-negara Teluk yang menjadi tuan rumah aset militer AS.(*)
