Mitra7.com – Dilema pendidikan siswa SLTP dan SLTA di Indonesia meliputi beberapa isu penting, termasuk ketimpangan akses, kualitas guru, kurikulum yang belum relevan, dan kurangnya infrastruktur. Selain itu, faktor eksternal seperti kurangnya dukungan keluarga dan lingkungan yang buruk juga turut andil mempengaruhi.
Akhir-akhir ini sering kita lihat maraknya aksi-aksi dan tindakan para siswa yang menjurus ke arah tindakan kriminal. Banyaknya aksi tawuran antar pelajar dan geng-geng motor yang anggotanya kebanyakan masih di usia sekolah. Bahkan dalam aksi tawuran tersebut mereka terlihat dengan bangganya membawa berbagai senjata tajam tanpa ada rasa takut dan tidak mempertimbangkan akibat dari perbuatan yang mereka lakukan itu.
Aksi tawuran yang sekarang marak sekali terjadi, merupakan hal yang sudah lumrah terlihat di berbagai daerah di Indonesia ini. Tak tanggung-tanggung aksi tawuran ini sering menimbulkan korban jiwa diantara sesama geng yang terlibat tawuran, bahkan tak jarang juga sampai menyasar warga yang tak bersalah disekitar lokasi tawuran.
Mereka tak pernah merasa jera walaupun aksi mereka sering dibubarkan oleh pihak kepolisian dan menangkap para pelaku tawuran. Namun karena kebanyakan dari para pelaku tawuran itu dilepaskan kembali setelah adanya surat perjanjian dari para orang tua mereka sehingga mereka tidak merasakan efek jera dari perbuatan mereka. Kebanyakan mereka akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut.
Sementara itu pihak sekolah juga memberikan sanksi berupa skorsing sampai pemberhentian status siswa tersebut dari sekolah, namun mereka tetap juga tidak pernah merasa kapok dan jera, mereka kembali akan terlihat aksi perkelahian dan melakukan tawuran lagi.
Tingkat kenakalan para pelajar ini semakin diperburuk dengan berbagai aktivitas minuman keras dan bahkan pernah terjadi di salah satu sekolah di Indonesia usai mereka merayakan kelulusannya, mereka mengadakan pesta narkoba dan pesta seks.
Adapun salah satu penyebab dari kenakalan para pelajar ini dikarenakan kurangnya atau bahkan tidak adanya perhatian, bimbingan dan didikan dari para orang tua mereka di rumah.
Hal ini menjadi pe-er bagi dinas pendidikan untuk menerapkan disiplin dan agar sistim pendidikan yang telah mereka terapkan tidak menjadi produk gagal bagi dunia pendidikan di negara kita ini.
Polemik masalah kenakalan para siswa sekolah ini sepertinya terlalu sulit untuk terpecahkan oleh pemerintah pada umumnya dan Dinas Pendidikan pada khususnya.
Hingga baru-baru ini, muncul seorang tokoh sekaligus pemimpin daerah yang sempat membuat tercengah seluruh masyarakat Indonesia dengan berbagai aksi dan tindakanya yang membuat simpati dan kagum masyarakat luas. Dia adalah Gubernur Jawa Barat yaitu Dedi Mulyadi atau yang lebih akrabnya dipanggil dengan sebutan Kang Dedy Mulyadi (KDM).
Usai mengikuti Retret bagi seluruh kepala daerah se-Indonesia di Magelang dan sejak awal dilantik jadi Gubernur Jawa Barat oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, beliau terlihat langsung melakukan gebrakan dengan mencopot jabatan salah seorang kepala sekolah di wilayah Jawa Barat lantaran membadel terhadap larangan Gubernur Jawa Barat yang melarang setiap sekolah agar tidak mengadakan study tour bagi kelulusan siswa-siswanya.
Tak hanya itu, KDM juga menerapkan sistim Pendidikan di Barak Militer terhadap siswa-siswa nakal dan yang bermasalah. Dalam hal ini beliau menjalin kerjasama dengan TNI. Tak ayal lagi kebijakan KDM ini banyak menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan bahkan juga dari para elit pemerintahan. Bahkan gubernur Kalimantan Timur juga pernah menyentil dengan sebutan sebagai gubernur konten.
KPAI dan Komnas HAM dengan tegas menentang kebijakan yang diambil oleh Gubernur Jawa Barat tersebut, dengan berdalih melanggar HAM. Namun hal tersebut dibantah langsung oleh Menteri HAM RI Natalius Pigai. Pigai menegaskan bahwa anak-anak nakal yang dididik dibarak militer tersebut tidaklah melanggar HAM.
Sang gubernur Jabar juga mempertanyakan kepada KPAI dan Komnas HAM, kenapa masih banyak anak-anak terlantar dan pengamen di jalan-jalan, ironisnya mengapa KPAI tidak mengambil tindakan pembinaan terhadap anak-anak tersebut. Jadi menurut KDM, KPAI dan Komnas HAM jangan hanya berkomentar dan memberikan rekomendasi tanpa ada perannya sama sekali, karena melindungi anak-anak adalah tugas KPAI.
Menanggapi banyaknya kritikan yang ditujukan terhadap kebijakan sang gubernur ini, Presiden Prabowo Subianto menyatakan sikap mendukung sepenuhnya kebijakan KDM dalam membina anak-anak nakal dan yang bermasalah di dalam Barak Militer, termasuk Menhan RI dan Panglima TNI turut menyatakan dukungan terhadap langkah yang diambil KDM ini.
KDM mengatakan bahwa selama masa pendidikan di barak militer, seluruh anak-anak nakal dan yang susah diatur oleh orang tuanya tersebut tetap akan mengikuti setiap mata pelajaran seperti di sekolah. Selain itu mereka juga akan diajarkan kedisiplinan, makan teratur dan bergizi serta mental mereka juga akan ditempa dan nantinya setelah selesai mengikuti pendidikan di barak militer bagi anak-anak yang ingin masuk TNI akan lebih mudah, karena mereka sudah diajarkan segala macam bentuk kedisiplinan dan berjiwa ksatria.(H.A)
